JAYAPURA – Provinsi Papua merupakan wilayah bagian timur Indonesia yang tidak luput dari potensi bencana. Berdasarkan InaRisk, sistem informasi kajian risiko bencana online berbasis GIS server, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memetakan 29 kabupaten di provinsi ini memiliki jiwa terpapar hingga 3 juta jiwa dari ancaman sedang dan tinggi, seperti ancaman gempabumi, tsunami, cuaca ekstrim, banjir, longsor, dan kekeringan. Kawasan yang dikenal dengan satwa Cenderwasih ini memiliki multiancaman bencana tingkat sedang hingga tinggi dengan luas cakupan 30 juta hektar.
Beragam ancaman tersebut mendorong keseriusan pemerintah daerah dalam mengupayakan pengurangan risiko bencana (PRB). Kepala BNPB Willem Rampangilei mengungkapkan bahwa upaya PRB membutuhkan sinergi multipihak. Willem mencontohkan bahwa langkah tersebut juga dilakukan antar kementerian/lembaga pada tingkat pusat.
“Internalisasi pengurangan risiko bencana sangat penting dalam perencanaan pembangunan nasional,” kata Willem di hadapan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Provinsi Papua dan mitra kerja di tingkat daerah, seperti Basarnas, dinas pemerintah dan dunia usaha pada Rabu (8/2) di Kantor Gubernur, Jayapura, Papua.
Sehubungan dengan sinergi di tingkat kawasan, Willem menyampaikan beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Salah satunya pembentukan BPBD di tingkat kabupaten/kota yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2015 – 2019.
“Ada empat kabupaten di Provinsi Papua yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Merauke dan Yappen, sedangkan 10 kabupaten di Provinsi Papua Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan rawan bencana dengan ancaman sedang hingga tinggi.”
Berikutnya terkait dengan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana. Willem mengharapkan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana paling tidak sebesar 1% dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, seperti Kabupaten Bima yang terkena banjir bandang pada 2016 lalu. Willem juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah mempertimbangkan pengalokasikan anggaran penanggulangan bencana tersebut untuk PRB.
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Wisnu Widjaja menyampaikan bahwa tantangan PRB di kawasan Indonesia, khususnya Papua sangat tinggi. Wisnu menilai bahwa enam tantangan yang perlu disikapi oleh BNPB dan BPBD, seperti ancaman bencana baru, terkait wabah, kegagalan teknolog, kimia, dan pencemaran, kondisi geografis, perubahan iklim, dan perusakan lingkungan sangat intensif.
Kepala BNPB menghadiri rapat kerja penanggulangan bencana tingkat Provinsi Papua yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Komisi VIII DPR RI, dan mitra kerja BPBD setempat. Rapat kerja ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bersama antar BPBD dalam konteks PRB di kawasan Papua.
Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB
